Showing posts with label Kritik Pemikiran. Show all posts
Showing posts with label Kritik Pemikiran. Show all posts

Jun 24, 2016

Rekaman Bedah Kitab Nidhomul Islam

Youtube : Rekaman Bedah Kitab Nidhomul Islam
Kajian sore sambil ngabuburit di sarangnya JIL, Matraman Jakarta Pusat. Membahas kitab Nidham al Islam (Peraturan Hidup dalam Islam) karya Syekh Taqiyyudin An Nabhani (Pendiri Hizbut Tahrir)

Menghadirkan Pembicara :
  • Ahmad Hilmi (Peneliti Rumah Kitab)
  • Ulil Abshar Abdala (JIL)
  • KH. Siddiq Al Jawi (Hizbut Tahrir Indonesia)
Acara yang menarik ini diawali dengan pemaparan Ahmad Hilmi mengenai Hizbut Tahrir (HT) mulai dari Sejarah Syekh Taqiyyudin An Nabhani, seputar HT dan konsep-konsep pemikiran HT dalam kitab Nidham al Islam, khususnya mengenai Khilafah. Telaah sejarah seputar HT dan dan konsep Khilafah lebih banyak diulas dengan data yang tidak akurat, tidak jujur dan tidak obyektif sebagaimana seharusnya hasil penelitian. Hal itu diungkapkan KH. Siddiq Al Jawi (HT) ketika menanggapi makalah yang dipresentasikan oleh Ahmad Hilmi di forum tersebut.
Ust. Siddiq menanggapi beberapa hal yang saya pikir merupakan pokok bahasan dapat diringkas sebagai berikut:
  1. Beliau protes karena antara judul acara dengan judul pada daftar registrasi berbeda. Pada daftar registrasi tertulis “Daftar Hadir Diskusi Kitab Terorisme seri IV”. Beliau mempertanyakan atas dasar apa panitia menuduh Kitab HT adalah kitab terorisme? “Apa buktinya HT terkait terorisme?” tanya beliau kepada panitia. Padahal HT dalam dakwahnya bersifat politik, pemikiran dan tanpa kekerasan. Hal ini kemudian diakui oleh panitia sebagai kesalahan teknis…
  2. Ahmad Hilmi dipandang terlalu mudah menggeneralisir gerakan dakwah untuk khilafah sebagai gerakan kekerasan. Dia gagal memandang varian yang ada pada gerakan tersebut. Padahal setidaknya ada 3 varian yang ada pada gerakan Islam yang memperjuangkan khilafah yaitu; yang menggunakan jalan demokrasi, yang menggunakan kekerasan dan yang menggunakan jalan tanpa demokrasi sekaligus tanpa kekerasan. Yang terakhir inilah yang dilakukan HT.
  3. Data makalah bahwa Syekh Taqiyyudin pernah menjadi anggota Ikhwanul Muslimin (IM) berikut ulasannya merupakan data yang salah dan tidak berdasar. Yang benar adalah Syekh Taqiyyudin tidak pernah bergabung dengan IM. Hal ini lalu diungkap oleh Ust. Siddiq berdasarkan referensi disertasi magister Syekh Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir Tsaqofatuhu wa Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyah yang diterbitkan Departemen Pendidikan Tinggi dan Kajian Keilmuan Universitas Islam Baghdad.
  4. Ust. Siddiq kembali mengkritik informasi dalam makalah yang menyebutkan bahwa dalil yang digunakan untuk mewajibkan khilafah oleh HT adalah hadist “Taqununnubuwatu fikum…(hingga) tsumma khilafatun ala minhajin nubuwah” (HR. Ahmad). Mana catatan kakinya dan ada di kitab apa, hadist ini dijadikan dalil wajibnya khilafah oleh Syekh Taqiyudin..? tanya ust. Siddiq”. Dari 20an lebih kitab HT, sepanjang 20an tahun mengkaji, ust. Siddiq tidak pernah tahu ada kitab yang menyebutkan hadits tersebut sebagai dalil penegakan khilafah..”yang dibaca pasti bukan kitab HT, tapi buku lain atau baca di internet…”ungkap beliau.
  5. Ust. Siddiq mengkritik metode telaah Ahmad Hilmi yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw tidak pernah diutus untuk menjadi kepala negara dengan mencantumkan ayat Al Qur’an sekaligus tafsir dari Prof. Dr. Wahbah Zuhaili. Ahmad Hilmi dinilai tidak adil serta tidak jujur karena dia hanya menggunakan sebagian keterangan dari Prof. Dr. Wahbah Zuhaili tanpa mengambil keseluruhannya. Padahal dalam kitabnya yang lain yaitu kitab Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Prof. Dr. Wahbah Zuhaili justeru mengatakan bahwa khilafah/imamah itu fardhu.
  6. Argumen dengan menggunakan beberapa dalil Al-Qur’an yang kemudian disimpulkan bahwa Rasulullah tidak diutus untuk menjadi kepala negara seperti yang diungkapkan dalam makalah sama persis dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Ali Abdur Raziq dalam kitabnya Al-Islam wa Ushul Al-Hukm. Kitab ini sangat kontroversial karena Ali Abdur Raziq menyelisihi pendapat jumhur ulama yang mewajibkan khilafah sehingga Majelis ulama al Azhar mencabut gelar keulamaan miliknya. Kitab ini sudah banyak dibantah oleh kalangan ulama melalui kitab-kitab mereka.
  7. Ust. Siddiq juga menanggapi komentar Ulil Abshar Abdala yang menyampaikan bahwa HT suka memanipulasi makna contohnya makna imamah menurut Ulil adalah pemimpin secara umum, bisa kepala desa, gubernur, dll. Kalo kata imamah yang semacam ini, semua ulama sepakat bahwa hal tersebut harus ada, tapi tidak berarti harus khilafah. Ulil berkata bahwa tidak ada pengertian imamah sama dengan khilafah.


Ust. Siddiq membalikkan argumentasi Ulil tersebut dengan peribahasa seperti "maling teriak maling”. Beliau membuktikan dengan sangat baik bahwa Ulil-lah yang sesungguhnya telah memanipulasi makna imamah. Beliau membacakan banyak referensi ulama yang digunakan oleh HT diantaranya Ibnu Khaldun dalam kitab Mukaddimah-nya yang menyatakan bahwa imamah sama dengan khilfah. Dan tidak satupun Ulil memberikan referensi ulama mana yang menyebutkan bahwa imamah tidak sama dengan khilafah. Ulil kemudian beralih membahas hal lainnya yaitu mengenai potensi bahaya khilafah pasca berdirinya, tanpa mengulas lagi bahasan imamah…

Itulah sebagian point yang dapat saya reportase… semoga segera ada rekan2 yang meng-upload rekamannya sehingga mendapatkan pemahaman lebih lengkap..
Alhamdulillah…
Reporter : Hendra Meygautama

Penasaran? berikut videonya 

Nov 12, 2012

Telaah Islami Terhadap Kisruh UMR*


Telaah Islami Terhadap Kisruh UMR
demo buruh
Pendahuluan

Masalah gaji merupakan masalah yang tak kunjung usai. Permasalahan ini selalu mencuat tiap tahun, terutama pada bulan Mei, tepatnya tanggal 1 Mei yang diperingati sebagai hari buruh. Walaupun keramaian permasalahan buruh ini terjadi pada pertengahan tahun. Akan tetapi, detik-detik menentukan dalam tarik ulur besaran UMR malah terjadi pada akhir tahun. Sebagaimana di lansir www.imbalankerja.com (diakses 03/11/12) bahwa setiap bulan November – Desember, di media massa baik elektronik maupun cetak, pasti ada berita mengenai unjuk rasa dari serikat pekerja di berbagai daerah. Tujuan unjuk rasa ini biasanya adalah untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak yang berkepentingan untuk menetapkan UMR di tahun depannya dengan kenaikan sekian persen. Ada juga unjuk rasa yang bermaskud memprotes ketetapan dari pihak yang terkait, dalam hal ini pemerintah, dalam menentukan besarnya UMR. Dalam sebuah diskusi, KSPI menyatakan: “Kami berunjuk rasa menuntut penghapusan pekerja alih daya (outsourcing) dan upah murah, buruh di Cilacap Selatan menerima upah Rp 720.000 per bulan atau lebih rendah dari upah minimum Jateng yang Rp 900.000. Ini akibat kelalaian pemerintah menyejahterakan rakyat sehingga masih banyak pekerja dengan masa kerja lebih dari setahun dan berkeluarga masih menerima upah minimum," ujar Rusdi, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) (Kompas.com, 03/11/2012). 

Sep 6, 2012

Jawaban Tuntas Pertanyaan Berulang Seputar Khilafah dan Hizbut Tahrir


1. Benarkah tidak ada dalil tentang kewajiban Khilafah ?

Kewajiban adanya Khilafah telah disepakati oleh seluruh ulama dari seluruh mazhab. Tidak ada khilafiyah (perbedaan pendapat) dalam masalah ini, kecuali dari segelintir ulama yang tidak teranggap perkataannya (laa yu’taddu bihi). (Lihat Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah, Bab Al Imamah Al Kubro, Juz 6 hlm. 163).
Disebutkan dalam kitab Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah Juz 6 hlm. 164 :
أجمعت الأمّة على وجوب عقد الإمامة ، وعلى أنّ الأمّة يجب عليها الانقياد لإمامٍ عادلٍ ، يقيم فيهم أحكام اللّه ، ويسوسهم بأحكام الشّريعة الّتي أتى بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن هذا الإجماع من يعتدّ بخلافه
“Umat Islam telah sepakat mengenai wajibnya akad Imamah [Khilafah], juga telah sepakat bahwa umat wajib mentaati seorang Imam [Khalifah] yang adil yang menegakkan hukum-hukum Allah di tengah mereka, yang mengatur urusan mereka dengan hukum-hukum Syariah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang keluar dari kesepakatan ini, orang yang teranggap perkataannya saat berbeda pendapat.”

Aug 15, 2012

Membajak Fatwa Ibn Taimiyyah untuk Menjustifikasi Rezim Kufur

Membajak Fatwa Ibn Taimiyyah untuk Menjustifikasi Rezim Kufur


Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Kita sering mendengar ada tokoh Muslim dan Sekular menggunakan fatwa Ibn Taimiyyah untuk menjustifikasi keabsahan penguasa Kafir dan sistem Kufur. Terbaru, ada tokoh Muslim, yang menyatakan pandangan serupa. Meski ini bukan hal baru, tetapi wacana ini tetap harus didudukkan secara obyektif dan porporsional. Karena itu, penting untuk melihat dan mendudukkan fatwa Ibn Taimiyyah tersebut dengan jujur dan akurat, sebagaimana yang beliau maksudkan.

Redaksi Fatwa Ibn Taimiyyah
Fatwa yang dimaksud tertuang dalam kitab beliau, Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyyah (Juz XXVIII/121). Bunyi lengkap fatwa tersebut sebagai berikut:

(ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام: أحدها: ما فيها ظلم للناس؛ كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق؛ والحسد ونحو ذلك. والثاني

May 12, 2012

TOT BNPT:  Menebar Adu Domba (Strategi Aborsi Gerakan Syariah & Khilafah Di Indonesia)

TOT BNPT: Menebar Adu Domba (Strategi Aborsi Gerakan Syariah & Khilafah Di Indonesia)

Oleh: Harits Abu Ulya
Pemerhati Kontra-Terorisme & Direktur CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst)

Diskursus tentang deradikalisasi yang diemban oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) tidak bisa dilepaskan dari terma terorisme. Karena deradikalisasi sendiri  adalah langkah softh power (lunak) inheren dalam strategi kontra-terorisme. Dalam konteks domestik, peristiwa Bom Bali (2002) menjadi start awal keseriusan pemerintah Indonesia terlibat dalam perang melawan “terorisme” seperti halnya global war on terrorism (GWOT) yang diemban Amerika Serikat.

Di tingkat global bermula dari momentum runtuhnya gedung kembar WTC (9/11/2001), kemudian PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373/2001 dan Nomor 1438/2002 tanggal 14 oktober 2002. Inggris dibawah Tony Blair saat itu pertama yang mengeluarkan  Anti Terrorism, Crime and Security Act


Mar 22, 2012

“Gerakan Aneh” Vs “Presiden Aneh”


Oleh: Harits Abu Ulya*


Lagi-lagi Presiden SBY curhat ke publik disaat  suhu politik mulai memanas jelang kenaikan harga BBM. Bisa jadi keteguhan dan kesabaran SBY menghadapi “ancaman” sudah di titik ambang pertahanan, atau sebaliknya ia termasuk orang yang tidak liat dengan tekanan. Akhirnya mudah sekali curhat meminta perhatian publik atas keadaan alam pikiran dan batinya. Saya sering menyaksikan anak-anak kecil belum siap dengan persoalan hidup kemudian ia selalu butuh mengadu kepada orang tuanya.Lantas bagaimana kalau yang suka curhat itu adalah seorang Presiden, curhatnya bukan kepada komunitas atau orang-orang tertentu tetapi kepada rakyat Indonesia dan disaksikan rakyat dunia. Kesadaran politik masyarakat pada level akar rumput terkadang menyikapi curhat presiden hanya dengan berguman “aneh”
Menyoal :“TERORIS” Sertifikat Halal Membunuh Bagi BNPT

Menyoal :“TERORIS” Sertifikat Halal Membunuh Bagi BNPT


Pemerhati Kontra-Terorisme & Direktur CIIA –The Community Of Ideological Islamic Analyst-

Di tengah suhu politik mulai memanas karena rencana kenaikan harga BBM, publik kembali dibuat terkejut dengan tewasnya 5 orang ditangan Densus 88 pada hari minggu (18/3/2012) di dua tempat yang berbeda di Jl Gunung Sapotan Denpasar dan di Jl Danau Poso Sanur Denpasar. Tindakan Densus 88 mendapatkan pembenaran dari bos BNPT (Ansyaad Mbai) usai melakukan rapat bersama Komisi III di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/3)."Kami tidak salah tembak dan kelima orang tersebut benar-benar teroris," tegas Ansyaad.(RMOL 19/3/2012)

Feb 28, 2012

Menjawab Syubhat terhadap Ide-ide Hizbut Tahrir



Ada sebagian pihak yang membuat opini untuk membuat keraguan tentang ide-ide Hizbut Tahrir.  Misalnya : Khilafah tidak diwajibkan oleh Nabi, khilafah hanya 30 tahun, khilafah bukan perkara penting, membolehkan melihat film/gambar porno, membolehkan berciuman dengan wanita, dll.


File powerpoint sebesar 27MB dan terdiri dari 71 slide ini mencoba menjawab tuduhan-tuduhan tersebut.


Link Download:
  1.  Menjawab Syubhat terhadap Ide-ide Hizbut Tahrir  (4shared)
  2. Menjawab Syubhat terhadap Ide-ide Hizbut Tahrir  (Download langsung)

Dec 30, 2011

Memahami Ikatan Bangsa Indonesia

Memahami Ikatan Bangsa Indonesia


Bangsa Indonesia : Benar-benar Alami ataukah Hasil Rekayasa?
Daniele Conversi mengatakan, “Nasionalisme mengasumsikan bahwa dunia secara alami terbagi-bagi menjadi entitas-entitas yang berbeda yang disebut bangsa-bangsa, maka dari itu, nasionalisme merupakan suatu proses kategorisasi sosial, dalam menentukan mana yang tergolong “diri” (self) dan mana yang tergolong “yang lain” (other)[1]. Jika kita mengingat salah satu kalimat yang diikrarkan oleh beberapa gelintir orang pada Konges Pemuda ke-2 yang berbunyi “berbangsa satu Bangsa Indonesia”, maka sewaktu SD kita seolah tersihir, alam bawah sadar kita menerimanya identitas kebangsaan itu sebagai suatu hal yang benar dengan sendirinya (self-evidence), yang kontingen (tidak butuh alasan), yang alami. Kita yakin bahwa ke-Indonesia-an kita itu merupakan suatu hal yang datang dari sono-nya sebagai suatu takdir politik yang tak perlu dipertanyakan apalagi digugat. Dan karenanya, kita harus setia kepada negara Indonesia, kesetiaan itu merupakan panggilan takdir politik kita sebagai bangsa. Inilah nasionalisme, yang oleh Gellner didefinisikan sebagai prinsip politik yang berpendirian bahwa unit politik dan unit kebangsaan haruslah kongruen. [2]

Jul 20, 2011

NU, NKRI dan KHILAFAH

KH Mutawakkil ‘Alallah -- kebetulan nama beliau sama dengan salah satu gelar seorang Khalifah Bani Abasiyah -- Ketua PW NU Jatim menegaskan, bahwa siapapun dan apapun ormasnya yang mengganggu asas Pancasila dan keutuhan NKRI, maka akan berhadapan dengan NU.

Pernyataan keras ini disampaikan sebagaimana dinukil eramuslim dari situs on-line NU oleh Kyai tersebut pada acara Harlah NU di Jombang. Ia juga dengan tegas meminta Negara bertindak tegas kepada pengusung ide Khilafah. Peryataan ini tentu mengandung ironi di tengah gagasan penegakan Khilafah yang semakin kuat mendapatkan sambutan hangat dari seluruh komponen ummat – tentu termasuk ummat Nahdliyin.

Apr 25, 2011

Merenungkan Kembali Khittah Kartini


Andai Kartini masih hidup, mungkin air matanya akan jatuh. Perjuangannya membela perempuan, ditafsirkan sangat melenceng dari khittah. Profil perempuan masa kini sungguh jauh dari gambaran ideal yang dikehendaki Kartini. Yakni, perempuan yang menyadari kodratnya, cerdas, terampil dan menikmati peran sebagai istri, ibu, pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya.

Seperti penuturan Kartini dalam suratnya: “Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak perempuan, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya, kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya: menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama” (Surat Kartini kepada Prof. Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1902).

Potret generasi Kartini masa kini justru sebaliknya. Yakni perempuan yang mulai meremehkan kodratnya dan bahkan mengabaikan keterampilan terkait kewajibannya. Memang perempuan makin terdidik, namun bukan malah menjadikannya  pintar menjalankan kewajibannya, melainkan disibukkan menuntut hak-haknya.

Ini karena keberhasilan perjuangan kesetaraan perempuan dan laki-laki dimaknai kesamaan peran kedua jenis kelamin itu dalam berbagai lapangan kehidupan. Emansipasi diklaim sukses jika makin banyak perempuan berkiprah menyamai laki-laki, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan sebagainya.

Mar 28, 2011

Kritik buku "Islam Tanpa Syariat:  Menggali Universalitas Tradisi"

Kritik buku "Islam Tanpa Syariat: Menggali Universalitas Tradisi"

Oleh: Ust. Arief B. Iskandar


Pengantar

Tahun ini dunia perbukuan nasional 'diramaikan' oleh terbitnya sebuah buku berjudul, Islam Tanpa Syariat: Menggali Universalitas Tradisi. Buku yang diterbitkan oleh PT Grafindo yang bekerjasama dengan sejumlah LSM ini merupakan rangkuman hasil ceramah cendekiawan Inggris asal Pakistan bernama Ziauddin Sardar di berbagai tampat di Indonesia, yang kedatangannya disponsori oleh British Council.