Showing posts with label Tsaqafah. Show all posts
Showing posts with label Tsaqafah. Show all posts

Jun 24, 2016

Rekaman Bedah Kitab Nidhomul Islam

Youtube : Rekaman Bedah Kitab Nidhomul Islam
Kajian sore sambil ngabuburit di sarangnya JIL, Matraman Jakarta Pusat. Membahas kitab Nidham al Islam (Peraturan Hidup dalam Islam) karya Syekh Taqiyyudin An Nabhani (Pendiri Hizbut Tahrir)

Menghadirkan Pembicara :
  • Ahmad Hilmi (Peneliti Rumah Kitab)
  • Ulil Abshar Abdala (JIL)
  • KH. Siddiq Al Jawi (Hizbut Tahrir Indonesia)
Acara yang menarik ini diawali dengan pemaparan Ahmad Hilmi mengenai Hizbut Tahrir (HT) mulai dari Sejarah Syekh Taqiyyudin An Nabhani, seputar HT dan konsep-konsep pemikiran HT dalam kitab Nidham al Islam, khususnya mengenai Khilafah. Telaah sejarah seputar HT dan dan konsep Khilafah lebih banyak diulas dengan data yang tidak akurat, tidak jujur dan tidak obyektif sebagaimana seharusnya hasil penelitian. Hal itu diungkapkan KH. Siddiq Al Jawi (HT) ketika menanggapi makalah yang dipresentasikan oleh Ahmad Hilmi di forum tersebut.
Ust. Siddiq menanggapi beberapa hal yang saya pikir merupakan pokok bahasan dapat diringkas sebagai berikut:
  1. Beliau protes karena antara judul acara dengan judul pada daftar registrasi berbeda. Pada daftar registrasi tertulis “Daftar Hadir Diskusi Kitab Terorisme seri IV”. Beliau mempertanyakan atas dasar apa panitia menuduh Kitab HT adalah kitab terorisme? “Apa buktinya HT terkait terorisme?” tanya beliau kepada panitia. Padahal HT dalam dakwahnya bersifat politik, pemikiran dan tanpa kekerasan. Hal ini kemudian diakui oleh panitia sebagai kesalahan teknis…
  2. Ahmad Hilmi dipandang terlalu mudah menggeneralisir gerakan dakwah untuk khilafah sebagai gerakan kekerasan. Dia gagal memandang varian yang ada pada gerakan tersebut. Padahal setidaknya ada 3 varian yang ada pada gerakan Islam yang memperjuangkan khilafah yaitu; yang menggunakan jalan demokrasi, yang menggunakan kekerasan dan yang menggunakan jalan tanpa demokrasi sekaligus tanpa kekerasan. Yang terakhir inilah yang dilakukan HT.
  3. Data makalah bahwa Syekh Taqiyyudin pernah menjadi anggota Ikhwanul Muslimin (IM) berikut ulasannya merupakan data yang salah dan tidak berdasar. Yang benar adalah Syekh Taqiyyudin tidak pernah bergabung dengan IM. Hal ini lalu diungkap oleh Ust. Siddiq berdasarkan referensi disertasi magister Syekh Muhammad Muhsin Rodhi, Hizb at-Tahrir Tsaqofatuhu wa Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyah yang diterbitkan Departemen Pendidikan Tinggi dan Kajian Keilmuan Universitas Islam Baghdad.
  4. Ust. Siddiq kembali mengkritik informasi dalam makalah yang menyebutkan bahwa dalil yang digunakan untuk mewajibkan khilafah oleh HT adalah hadist “Taqununnubuwatu fikum…(hingga) tsumma khilafatun ala minhajin nubuwah” (HR. Ahmad). Mana catatan kakinya dan ada di kitab apa, hadist ini dijadikan dalil wajibnya khilafah oleh Syekh Taqiyudin..? tanya ust. Siddiq”. Dari 20an lebih kitab HT, sepanjang 20an tahun mengkaji, ust. Siddiq tidak pernah tahu ada kitab yang menyebutkan hadits tersebut sebagai dalil penegakan khilafah..”yang dibaca pasti bukan kitab HT, tapi buku lain atau baca di internet…”ungkap beliau.
  5. Ust. Siddiq mengkritik metode telaah Ahmad Hilmi yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw tidak pernah diutus untuk menjadi kepala negara dengan mencantumkan ayat Al Qur’an sekaligus tafsir dari Prof. Dr. Wahbah Zuhaili. Ahmad Hilmi dinilai tidak adil serta tidak jujur karena dia hanya menggunakan sebagian keterangan dari Prof. Dr. Wahbah Zuhaili tanpa mengambil keseluruhannya. Padahal dalam kitabnya yang lain yaitu kitab Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Prof. Dr. Wahbah Zuhaili justeru mengatakan bahwa khilafah/imamah itu fardhu.
  6. Argumen dengan menggunakan beberapa dalil Al-Qur’an yang kemudian disimpulkan bahwa Rasulullah tidak diutus untuk menjadi kepala negara seperti yang diungkapkan dalam makalah sama persis dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Ali Abdur Raziq dalam kitabnya Al-Islam wa Ushul Al-Hukm. Kitab ini sangat kontroversial karena Ali Abdur Raziq menyelisihi pendapat jumhur ulama yang mewajibkan khilafah sehingga Majelis ulama al Azhar mencabut gelar keulamaan miliknya. Kitab ini sudah banyak dibantah oleh kalangan ulama melalui kitab-kitab mereka.
  7. Ust. Siddiq juga menanggapi komentar Ulil Abshar Abdala yang menyampaikan bahwa HT suka memanipulasi makna contohnya makna imamah menurut Ulil adalah pemimpin secara umum, bisa kepala desa, gubernur, dll. Kalo kata imamah yang semacam ini, semua ulama sepakat bahwa hal tersebut harus ada, tapi tidak berarti harus khilafah. Ulil berkata bahwa tidak ada pengertian imamah sama dengan khilafah.


Ust. Siddiq membalikkan argumentasi Ulil tersebut dengan peribahasa seperti "maling teriak maling”. Beliau membuktikan dengan sangat baik bahwa Ulil-lah yang sesungguhnya telah memanipulasi makna imamah. Beliau membacakan banyak referensi ulama yang digunakan oleh HT diantaranya Ibnu Khaldun dalam kitab Mukaddimah-nya yang menyatakan bahwa imamah sama dengan khilfah. Dan tidak satupun Ulil memberikan referensi ulama mana yang menyebutkan bahwa imamah tidak sama dengan khilafah. Ulil kemudian beralih membahas hal lainnya yaitu mengenai potensi bahaya khilafah pasca berdirinya, tanpa mengulas lagi bahasan imamah…

Itulah sebagian point yang dapat saya reportase… semoga segera ada rekan2 yang meng-upload rekamannya sehingga mendapatkan pemahaman lebih lengkap..
Alhamdulillah…
Reporter : Hendra Meygautama

Penasaran? berikut videonya 

Dec 20, 2015

Mengembalikan Tambang Freeport Kepada Rakyat

Oleh Ust Agus Siswanto
freeport harus dikelola sesuai hukum Islam

Pengantar
Kasus papa minta saham berakhir antiklimaks dengan pengunduran diri Setyo Novanto dari kursi Ketua DPR RI sesaat sebelum pembacaan putusan sidang MKD. Berkembang beragam analisis dibalik polemik pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam ‘renegosiasi’ perpanjangan kontrak karya tambang Freeport. Indonesia Resources Studies (IRESS) mengendus ada upaya mengaburkan kewajiban divestasi saham yang harus dilakukan PT Freeport Indonesia. Pasalnya, raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut seharusnya telah menyerahkan harga penawaran saham divestasi sebesar 10,64 %, sejak 14 Oktober 2015. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda penawaran harga yang dilontarkan Freeport.
 
Kasus ini juga menunjukkan kuatnya pertarungan politis antara kubu KIH dan KMP diparlemen hingga persaingan antar geng pemburu ‘rente’. Pertarungan mafia besar migas antara geng Ari Soemarno (kakak kandung Menteri BUMN) dan kubu Reza Chalid diduga menjadi faktor pemicu. Di pihak lain, terlihat betapa Freeport berusaha melakukan segala cara untuk segera memastikan perpanjangan kontraknya dengan cara mengadudomba penguasa & rakyat negeri ini. Kegaduhan soal pencatutan nama Presiden dan Wapres itu pada tingkat tertentu seolah mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan sebenarnya, yaitu persoalan perpanjangan kontrak Freeport dan perampokan kekayaan alam milik rakyat.

Data & Fakta Kontrak Karya Tambang Freeport

Freeport adalah sebuah perusahaan terbatas  di bidang tambang, mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (AS). Freeport McMoRan menguasai 90,64 % saham PTFI dan  sisanya dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Penguasaan saham tersebut sebesar 81,28% secara langsung dan 9,36% melalui anak perusahaannya PT Indocopper Investama.

PTFI mulai beroperasi tahun 1967. Namun sebelum tahun tersebut, sudah ada upaya penelitian tim geologi yang dipimpin oleh geolog Belanda pada tahun 1936. Tim tersebut menemukan singkapan batuan yang ditengarai mengandung mineral berharga. Laporan tim ini digunakan oleh tim eksplorasi Freeport untuk melakukan ekspedisi ke papua pada tahun 1960. Hasilnya adalah tambang tembaga di Erstberg yang menjadi tambang tembaga terbesar yang pernah ditemukan pada saat itu.
Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai PMA. Berdasarkan KK ini, Freeport memperoleh konsesi penambangan di wilayah seluas 24,700 acres (±1.000 hektar). Masa berlaku KK pertama ini adalah 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991, KK Freeport di perpanjang menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali @ 10 tahun. Jadi KK Freeport akan berakhir di tahun 2021 jika pemerintah tidak menyetujui usulan perpanjangan tersebut.

Operasional PT Freeport memang memberikan pemasukan kepada pemerintah Indonesia dalam bentuk royalti, pembagian deviden, dan pajak. Namun, di balik semua itu, operasional PT Freeport di Papua sebenarnya banyak merugikan negeri ini.
  • Kontrak Karya Freeport yang merugikan
Kerjasama pengelolaan tambang Freeport dilakukan melalui mekanisme kontrak karya. Terdapat perbedaan yang mendasar antara Kontrak Karya dan Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract, PSC) yang berlaku di industri minyak dan gas bumi. Perbedaan utama ada dalam kontrol manajemen. Dalam kontrak karya, pemerintah tidak mempunyai kontrol sama sekali dalam aspek manajemen dan operasional. Walaupun pemerintah memiliki saham, namun aspek manajemen dan operasional tidak berada dalam wewenangnya. Berbeda dengan PSC. Dalam kontrak jenis ini, kontrol manajemen dan operasional tetap ada di pemerintah sehingga, apapun yang dilakukan oleh kontraktor harus mendapatkan persetujuan pemerintah terlebih dahulu.

Perbedaan lain adalah karakteristik pengembalian ke negara. Dalam kontrak karya, negara memperoleh royalti yang besarnya ditentukan dari hasil produksi. Seluruh biaya menjadi tanggungan kontraktor. Sedangkan dalam PSC, seluruhnya adalah milik negara dan akan dibagi antara milik negara dan milik kontraktor setelah dikurangi biaya produksi.
  • Royalti yang rendah
Royalti yang dibayarkan kepada pemerintah sejak 1967 sampai 2014 sangat kecil. Untuk tembaga, royalti sebesar 1,5% dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari US$ 0,9/pound) sampai 3,5% dari harga jual (jika harga US$ 1,1/pound). Untuk emas dan perak royalti ditetapkan sebesar 1% dari harga jual. Pada 2014, royalti emas menjadi 3,5 persen. Angka tersebut masih sangat kecil. Pasalnya royalti yang umum berlaku di dunia saat ini mencapai 7 persen.

Deviden untuk pemerintah juga sangat kecil. Total dividen yang diterima pemerintah dari Freeport sejak 1992-2011 hanya sebesar US$ 1,287 miliar. Demikian pula saham pemerintah di PT Freeport, hanya sekitar 9,36 persen. Itu artinya pada jangka waktu yang sama, PT Freeport menerima deviden US$ 12,87 miliar dolar alias 10 kali lipat daripada yang didapat pemerintah.
  • Kerusakan lingkungan
Operasional PT Freeport sejak awal sarat dengan masalah lingkungan. LSM Jatam pernah mengungkapkan, “Tanah adat 7 suku, di antaranya Amungme, diambil dan dihancurkan pada saat awal beroperasi PT Freeport. Limbah tailing PT Freeport telah menimbun sekitar 110 km2 wilayah estuari tercemar, sedangkan 20–40 km bentang Sungai Ajkwa beracun dan 133 km2 lahan subur terkubur. Saat periode banjir datang, kawasan-kawasan subur pun tercemar. Perubahan arah Sungai Ajkwa menyebabkan banjir, kehancuran hutan hujan tropis (21 km2), dan menyebabkan daerah yang semula kering menjadi rawa.

Di samping itu, kehidupan sosial warga Mimika pun terbawa rusak akibat budaya seks bebas orang-orang Amerika di sana. Akibatnya, Kota Mimika menjadi wilayah dengan potensi dan penderita HIV/AIDS tertinggi di Indonesia.
  • Potensi kerugian negara

Potensi kandungan mineral Ertsberg mencapai 50 juta ton bijih mineral. Dinas Pertambangan Papua menyebutkan cadangan Ertsberg sebanyak 35 juta ton, dengan kadar Cu 2,5 %. Jika diasumsikan harga rata-rata tembaga selama sekitar 20 tahun periode penambangan di Ertsberg adalah US$ 2000/ton, pendapatan yang dapat diraih dari seluruh potensi mineral tambang Ertsberg adalah (35 juta ton x 2000 US$ /ton) = US$ 70 miliar.

Perlu diingat bahwa selama periode Ertsberg, Freeport adalah perusahaan tertutup, dan smelter yang digunakan untuk memurnikan hasil tambangnya dilakukan di Jepang dan Amerika. Disamping itu, tambang Ertsberg juga menghasilkan emas yang diakui sebagai ”by product”, yang saat itu dijual oleh Freeport tanpa kontrol pemerintah. Dengan demikian, total nilai pendapatan yang telah dihasilkan oleh Freeport selama menambang Ertsberg diyakini lebih besar dari US$ 70 miliar.

Sementara itu, berdasarkan data-data yang ditampilkan pada Laporan Keuangan Freeport bulan Juni 2009, diketahui bahwa cadangan emas dan tembaga tambang Grasberg masing-masing sebesar 38,5 juta ons dan 35, 6 juta ton. Dengan harga rata-rata emas dan tembaga sepanjang periode tambang diasumsikan masing-masing sebesar 900US$ /ons, dan 5.000 US$ /ton, total potensi pendapatan emas tambang Grasberg adalah (38,5 juta ons X 900US$ /ons) = 34, 65 US$ miliar. Sedangkan total potensi pendapatan tembaga tambang Grasberg adalah (35, 6 juta ton X 5.000 US$/ ton) = 178 US$ miliar. Jika diasumsikan mineral yang ditambang hanya emas dan tembaga, total potensi pendapatan tambang Grasberg adalah sekitar US$ 212,65 miliar. Namun, karena adanya kandungan perak dan berbagai unsur mineral lainnya, total potensi pendapatan tambang Freeport dapat mencapai US$ 300 miliar atau sekitar Rp 4200 triliun.

Kapitalisme-Sekuleristik Penyebabnya

Penyerahan kekayaan alam kepada asing terjadi akibat penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. Sistem kapitalisme menjamin kebebasan individu termasuk dalam hal kepemilikan. Negara tidak mengakui konsep kepemilikan umum atas barang yang menjadi hajat hidup orang banyak termasuk barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, hak pengelolaan kekayaan alam seperti tambang Freeport diberikan kepada perusahaan swasta asing. Kepemilikan privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi merupakan elemen paling pokok dari sistem kapitalis.

Sesuai dengan doktrin demokrasi, atas nama rakyat negara berwenang menentukan mekanisme pengelolaan kekayaan alam termasuk pemberian kontrak karya tambang Freeport kepada swasta atau asing. Wewenang itu dilegalkan melalui pembuatan peraturan dan UU. KK I Freeport disusun berdasarkan UU No 1/67 tentang Pertambangan dan UU No. 11/67 tentang PMA. KK ini memberikan hak kepada Freeport Sulphur Company melalui anak perusahaannya  Freeport Indonesia Incorporated (Freeport), untuk bertindak sebagai kontraktor tunggal dalam eksplorasi, ekploitasi, dan pemasaran tembaga Irian Jaya. Kontrak Karya II diperpanjang pada tahun 1991, padahal Kontrak Karya I baru berakhir pada tahun 1997 karena ditemukannya potensi cadangan baru yang sangat besar di Grasberg.

Dengan kekuatan uangnya, perusahaan ini juga bisa membeli apapun dan siapapun untuk mempertahankan kepentingannya. Banyaknya agen dan komprador yang bekerja untuk kepentingan asing telah membuat perusahaan ini bisa bercokol di negeri ini lebih dari 48 tahun menguras kekayaan alam di Papua.

Tambang Freeport Milik Rakyat

Semua sumber daya alam termasuk tambang Freeport merupakan pemberian Allah kepada manusia sebagai sarana memenuhi kebutuhannya. Allah SWT telah menjadikan segala kekayaan alam agar dimanfaatkan manusia dalam rangka mengabdi dan menjalankan perintah Allah SWT. Allah SWT berfirman:


هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا
“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu …”.(Q.S. Al-Baqarah [2]:29)

Dalam pandangan Islam, kekayaan alam seperti tambang Freeport dan Migas merupakan harta milik umum. Rasulullah SAW bersabda :

« الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِى ثَلاَثٍ : فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ» (رواه أحمد)
Rasûlullâh SAW bersabda :“Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal; air, padang dan api” (H.R. Ahmad).

Abyadh bin Hamal ra. menuturkan bahwa:


أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ – قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِى بِمَأْرِبَ – فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِى مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ

Ia pernah datang kepada Rasulullah saw. Ia meminta (tambang) garam—Ibn al-Mutawakkil berkata, “Yang ada di Ma’rib.” Lalu Rasul saw. memberikan tambang itu kepada Absyadh. Saat dia pergi, seseorang di majelis itu berkata, “Apakah Anda tahu apa yang Anda berikan. Sesungguhnya Anda telah memberi dia (sesuatu laksana) air yang terus mengalir.” Ibn al-Mutawakkil berkata, “Rasul pun menarik kembali tambang itu dari dia (Abyadh bin Hamal) (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi dan al-Baihaqi)

Hadits-hadits ini menegaskan bahwa barang tambang termasuk tambang Freeport adalah harta milik umum karena termasuk barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya sehingga tidak boleh dimiliki oleh individu atau perusahaan tertentu. Karena itu, status tambang ini jelas merupakan milik umum, dan harus dikembalikan ke tangan rakyat.

Dalam pandangan Islam, kekayaan alam seperti tambang Freeport merupakan harta milik umum yang menguasai hajat hidup masyarakat harus dikelola oleh negara. Negara mewakili rakyat untuk melakukan eksplorasi serta mengelola hasilnya. Negara bukanlah sebagai pemilik atau yang menguasai kekayaan itu sehingga pemerintah tidak punya wewenang untuk menyerahkan kekayaan milik rakyat kepada swasta apalagi asing. Semua hasil bersihnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik berupa: kesehatan, pendidikan, keamanan, listrik, air, transportasi, dan kebutuhan umum lainnya.

Mengembalikan Tambang Freeport kepada Rakyat

Islam mengharamkan penguasaan pengelolaan tambang yang berlimpah oleh swasta apalagi asing. Karena itu pemberian ijin kepada swasta untuk menguasai pengelolaan tambang, termasuk perpanjangan ijin yang sudah ada, seperti kontrak karya dengan PT Freeport, jelas menyalahi Islam. Saat negeri ini dikelola dengan menyalahi ketentuan Islam yang berasal dari Allah SWT maka akibatnya adalah seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا
Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit… (QS Thaha [20]: 124).

Kehidupan sempit itulah yang telah diderita oleh penduduk negeri ini. Bagaimana tidak, kekayaan alam tambang itu dikeruk oleh swasta asing. Hasilnya lebih banyak untuk kemakmuran mereka. Sebaliknya, rakyat kehilangan kekayaan mereka. Rakyat pun harus menanggung kerusakan dan dampak buruk akibat penguasaan kekayaan mereka oleh swasta asing. Oleh karena itu, untuk mengembalikan tambang Freeport kepada rakyat maka pemerintah harus memutuskan kontrak karya dengan PTFI.

Untuk mengakhiri kontrak karya dengan Freeport bukan masalah yang ringan karena terkait dengan perusahaan negara penjajah. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan penguasa yang berani mengambil keputusan dengan dukungan umat. Siapapun penguasa dalam negeri ini –yang berada dalam sistem kapitalisme sekuler– tidak akan pernah mampu untuk mengambil sikap tegas terhadap Freeport. Alih-alih memutuskan kontrak karya yang merugikan negara, justru mereka menjadi pelayan kepentingan asing melalui pelonggaran berbagai macam regulasi dan peraturan untuk menjamin kelangsungan investasi dan kontrak karya Freeport.

Diperlukan upaya yang masif dan terus-menerus dalam membangun dan meningkatkan kesadaran umat sehingga masyarakat mempunyai kesadaran ideologis (Islam). Kesadaran untuk menerapkan Islam secara sempurna termasuk dalam pengelolaan migas dan barang tambang.  Semua itu hanya akan terwujud melalui pemerintahan yang menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Hal itu hanya sempurna dijalankan melalui tegaknya sistem Khilafah. Khalifah dengan dukungan umat akan mampu mewujudkan kemandirian pengelolaan kekayaan alam.

Penutup
Semua masalah kebobrokan di atas adalah berakar dari diterapkannya sistem dan hukum Jahiliyah kapitalisme. Jika ingin keluar dari masalah ini maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mencampakkan sistem dan hukum jahiliyah, lalu diganti dengan penerapan sistem dan syariah Islam secara total serta menyeluruh.


أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah SWT bagi orang-orang yang yakin?” (Q.S. Al-Mâidah [5]: 50)

Kekayaan alam mendesak untuk diselamatkan. Kemandirian harus segera diwujudkan melalui tegaknya sistem Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Inilah yang mendesak untuk diwujudkan oleh kaum muslim negeri ini. WalLâh a’lam bi ash-shawâb.

Daftar bacaan

Aug 8, 2015

Free Download: Mp3 Kajian Kitab Safinatun Najah

kitab safinatun najah
Kitab Safinatun najah merupakan kitab fiqh dasar yang biasanya banyak dikaji di kalangan pesantren maupun majelis ta'lim di Indonesia. Kitab Safinatun Najah yang memiliki nama lengkap "Safinatun Najah Fiima Yajibu `ala Abdi Ii Maulah" (perahu keselamatan di dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya) dikarang oleh  Syaikh Salim bin Abdullah bin Saad bin Sumair al Hadhrami. Kitab ini cocok bagi pemula dalam mempelajari fiqh karena terkait erat dengan perbuatan sehari-hari, semisal bersuci, shalat, zakat, puasa dan haji. Pada awal kitab, dibahas juga pembahasan tauhid walaupun secara sekilas. Sedangkan kitab syarah/penjelasannya ditulis oleh ulama Nusantara, Syaikh Nawawi al-Bantani dengan kitab bernama Kasyifatus Saja ala Safinatin Naja (menyingkap tabir kegelapan dengan syarah kitab safinah).  Syaikh Nawawi Banten dilahirkan pada tahun 1230 H (1815M) dan berangkat ke Mekkah untuk mencari ilmu ketika masih kecil. Setelah mendalami ilmu agama, di kota suci Mekkah, beliau juga belajar dari para ulama di kota suci Madinah, Syiria, dan Mesir. Beliau mengajar di Masjidil Haram Mekkah selama puluhan tahun sampai meninggal dunia pada tahun 1314 H (1897 M)

Berikut kami sajikan mp3 kajian kitab Safinatun Najah dan syarahnya yang diperoleh dari channel youtube Tahdzibul Qulub. Kajian dibawakan oleh Ust Zaini Miftah. Semoga bermanfaat. Silahkan download melalui link di bawah ini:

Jul 11, 2015

Metode Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat

Metode Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Akhir-akhir ini kita diramaikan dengan istilah Islam Nusantara yang menguat pasca pembacaan ayat suci al-Quran dengan langgam Jawa di Istana negara. Pro kontra pun merebak di masyarakat, baik di antara para ahli atau ulama mapun di kalangan para pelajar
Shalat Shubuh berjamaah di GBK
muslim. Baik karena definisinya yang belum menemukan kata sepakat, maupun karena disinyalir istilah ini bertujuan membawa masyarakat menjadi antipati terhadap penerapan syariah Islam yang notabenenya merupakan harga mati dalam Islam.

Akan tetapi, bukan hal tersebut yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Penulis mengajak pembaca sekalian untuk melihat bagaimana sebenarnya Islam mengubah masyarakat, baik itu masyarakat di bangsa Arab, Persia, Nusantara maupun yang lainnya. Apa yang sebenarnya menjadikan suatu masyarakat itu disebut sebagai masyarakat Islam, yang tentunya berbeda dengan yang lainnya. Dengan begitu, kita akan mampu mendudukkan diri sebagai muslim.

Jun 8, 2015

Kritik Islam Terhadap Teori-Teori Dasar Kapitalisme


A.   Pendahuluan
Setiap konsep yang berkembang di dunia ini, tak lepas dari sebuah
say no to capitalism
pemikiran yang mendasarinya. Baik pemikiran yang mendasari tersebut disandarkan lagi pada sebuah pemikiran ataukah ia berupa pemikiran yang paling mendasar. Pemikiran yang paling mendasar biasa kita kenal dengan sebutan aqidah, mabda, ideologi atau juga world view. Pemikiran mendasar inilah yang akan menentukan corak dan kekhasan konsep yang dilahirkannya.
Pemikiran merupakan suatu kekayaan yang paling berharga bagi umat mana pun. Kekayaan material/fisik, penemuan ilmiah, rekayasa industri, megahnya bagunan, dan lain-lain jauh kedudukannya dibandingkan dengan pemikiran. Karena kita tahu, bahwa kekayaan-kekayaan yang bersifat fisik tadi dilahirkan dari sebuah pemikiran juga. Begitu juga kemajuan dan kemunduran suatu peradaban, ia akan sangat tergantung dari pelestarian dan penjagaanumat terhadap pemikirannya. Oleh karena itu, pemikiran merupakan peninggalan yang paling berharga bagi generasi selanjutnya.
Pemikiran yang dimaksud di sini adalah aktivitas berfikir pada umat terhadap realitas kehidupan yang mereka hadapi. Bagaimana mereka menilai kehidupan ini. Bagi mereka yang menilai kehidupan sebagai suatu ladang menanam amal untuk kehidupan kelak dengan tuntunan yang telah diturunkan Sang Pencipta, akan melahirkan konsep hidup dan gaya hidup yang berbeda dengan orang yang menilai kehidupan ini sebagai tempat singgah tanpa aturan khusus dari Sang Khalik atau mereka yang menilai bahwa dunia ini hanyalah sebuah fase dari perubahan materi yang kekal.

Dec 12, 2014

Kajian KeIslaman Intensif Via WhatsApp

Belajar Islam melalui WhatsApp
Kajian intensif keIslaman sudah banyak bertebaran di mana-mana. Namun, seiring berkembangnya dunia digital, kajian keislaman intensif secara online pun berkembang, salah satunya melalui media pengirim pesan yang sedang populer - WhtasApp. Banyak diantara kita yang sering mendapatkan broadcast materi-materi keIslaman, baik melalui SMS, BBM, Telegram atau whasApp itu sendiri. Sayang, itu bagaikan sebuah informasi yang datang dan pergi begitu saja, walau pun harus diakui banyak manfaatnya juga, yaitu informasi tadi tidak membuat kita ahli dalam suatu cabang ilmu. Atau setidaknya tidak membuat kita mampu menguasai satu cabang ilmu secara mendalam, padahal penguasaan suatu ilmu sampai mendalam sangat dianjurkan. Oleh karena itu, penulis mencoba berbagi informasi mengenai grup-grup WA yang memberikan pelajaran keIslaman secara intensif. Sehingga di dalamnya kita bisa berinteraksi sebagaimana komunikasi belajar mengajar di dunia nyata.

Aug 23, 2014

Pakaian Wanita Non-Muslim dalam Naungan Khilafah

Soal:
Contoh penutup kepala menurut agama-agama di dunia
Penutup kepala wanita menurut berbagai agama
Assalamu ‘alaikum, pertanyaan saya terkait dengan sebuah pasal dalam rancangan UUD. Pada pasal 7, ayat 4 atau D, dari versi terjemahan Bahasa Inggris edisi ke II tahun 2010, menyatakan: “The non-Muslims will be treated in matters related to foodstuffs and clothing according to their faith and within the scope of what the Shari’ah rules permit. My question is related to clothing.” (Non-muslim, dalam masalah terkait pakaian dan makanan, diperlakukan sesuai dengan kepercayaan mereka dan dalam lingkup yang diijinkan oleh hukum syara’). Pertanyaan saya terkait dengan pakaian. Apakah wanita non-muslim adakan dibolehkan untuk memakai pakaian apa saja selama dapat menutupi badan serta wajar (sederhana) semisal gaun panjang (long dress), atau celana panjang disertai kemeja? Ataukah mereka akan diharuskan untuk memakai khimar dan jilbab seperti kaum muslimah?